KEABSAHAN PUTUSAN YANG MEMUTUS PIDANA DILUAR PASAL YANG DIDAKWAANKAN (Studi Putusan Nomor: 626/Pid.Sus/2018/PN. Mks). - Riska Ruth Verarussy (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Riska Ruth Verarussy, Alfons Zakaria, Fines FatimahFakultas Hukum, Universitas Brawijayae-mail: verariska88@gmail.comABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah putusan pemidanaan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan adalah sah, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi Yuridis putusan hakim yang menyatakan bersalah berdasarkan pasal yang tidak didakwakan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini juga melibatkan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari studi pustaka baik menggunakan literatur-literatur maupun jurnal, dan data tersier yang digunakan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam dasar pertimbangan hakim menyatakan bersalah terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 626/Pid. Sus/2018/ PN. Mks, sebab perbuatan terdakwa dianggap memenuhi unsur setiap orang dan memenuhi unsur tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum ini bertentangan dengan kepastian hukum, sebagaimana pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusannya berkewajiban harus berdasarkan pada putusan sah berdasarkan pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan sah berdasarkan pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan dapat dibatalkan dengan upaya hukum luar biasa, sebab bertentangan dengan tujuan dibuatnya surat dakwaan sebagai dasar yang menentukan batas-batas dalam persidangan dan bertentangan kewajiban hakim dalam menjatuhkan putusan hakim berdasarkan surat dakwaan. Disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan tersebutlah pemeriksaan di sidang pengadilan.Kata Kunci: Keabsahan Putusan, Memutus Pidana Diluar Pasal Yang Didakwakan. Abstract his research is aimed to find out whether the decision made by court according to the article as referred is considered valid, and to find out how the juridical implication of the decision that declared the defendant guilty according to the article not referred to by the law. This research employed normative juridical, statute, and case approach. The research data involved primary and secondary data, where the former was obtained from laws and regulations while the secondary one was from library research specifically including literature and journal. Tertiary data was focused on the use of Kamus Besar Bahasa Indonesia. The research result indicates that through the Decision Number 626/Pid.Sus/2018/PN. Mks, the judges have declared the defendant guilty since this criminal case has met the criteria of ‘every person’ and ‘have no rights to spread fake news and it causes the loss of consumers in electronic transactions’. The judges have made the decision according to Article not referred to by General Prosecution, and this is regarded to contravene the legal certainty, as in Article 182 paragraph (4) of Criminal Code Procedure. The decision made has to refer to valid decision according to Article 195 of Criminal Code Procedure and valid decision according to Article 197 of Criminal Code Procedure. The decision can be annulled through extraordinary legal remedy since the decision is irrelevant to the objective of the indictment as a basis of determining the scope in trial and it contravenes the responsibilities of the judges to pass judgement according to the indictment. It is essential to understand that indictment is an important basis in criminal code procedure since investigation held at court is based on the indictment.