PENEGAKAN SANKSI PIDANA PEMELIHARAAN SECARA ILLEGAL TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Timur dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Malang) - Rieke Meita Komalasari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Rieke Meita Komasalari, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : rikemeita12@gmail.com Â  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Sanksi Pidana Pemeliharaan Secara Illegal Terhadap Satwa Yang Dilindungi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dÐ°tÐ° primer dÐ°n jenis dÐ°tÐ° sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dan observasi, dan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi peraturan perundang-undangan dan studi penelusuran internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian maka dapat diketahui bahwa penegakan sanksi dalam pemeliharaan secara illegal terhadap satwa yang dilindungi oleh Pejabat yang Berwenang belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya di Wilayah Malang. Kurangnya koordinasi antara aparat Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan aparat pemerintah lainnya terkait dalam upaya penegakan sanksi pidana pemeliharaan secara illegal terhadap satwa yang dilindungi, serta kurangnya anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) menyebabkan terhambatnya penerapan sanksi tersebut. Kata Kunci : Penegakan Sanksi, Pemeliharaan Satwa, Satwa Dilindungi, Illegal. Â  ABSTRACT This research is aimed to look into criminal sanction enforcement over keeping protected animals illegally. Empirical juridical method and socio-juridical approach were used. The data involved primary and secondary data, where the former was obtained from open interviews and observation, and the secondary one was from library research, study of legislation and sources from the Internet. With descriptive analysis technique used in the research, it reveals that sanction over illegal keeping of protected animas has not been optimally enforced according to Article 21 paragraph (2) letter a of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystem especially in the region of Malang. Moreover, lack of coordination among law enforcers regarding living environment and other government officials in enforcement of criminal sanction imposed on illegal keeping of protected animals and limited number of civil servants assigned as enquirers in the body of Security and Law Enforcement of Environment and Forestry (GAKKUM LHK) still serve as impeding factors in the implementation of the sanction. Keywords: criminal sanction enforcement, animal keeping, protected animals, illegal.