Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) - Sri Rahmawati (Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam, 2020)
Abstrak Pernikahan adalah awal terbentuknya suatu keluarga, dan setiap manusia menginginnkan keluarga yang bahagia. Maka tidak heran jika setiap insan memilih pasangan hidupnya secara berhati-hati, akan tetapi pernikahan bukan hanya tentang menciptakan keluarga yang bahagia, persoalan pernikahan akan berdampak pada semua sendi kehidupan sosial masyarakat, sebab pernikahan bukan hanya urusan para pihak yang akan menikah. Masyarakat pula berkepentingan terhadap tertibnya peristiwa pernikahan tersebut baik administratif atau subtantif. Maka bagaimana jika suatu pernikahan menyangkut masalah usia? sedangkan dalam Hukum Islam tidak menetapkan usia pernikahan hanya saja anjuran untuk seorang yang akan menikah harus mampu dan dewasa, sedangkan dalam Islam dewasa disebut dengan baligh dan baligh ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Maka tidak heran jika hal ini menjadi kontroversi masyarakat karena masyarakat tidak begitu menganggap pentingnya usia dalam pernikahan, sebab terkadang tanda-tanda baligh telah ia dapatka. Sedangkan tanda tersebut datang pada masing-masing orang secara berbeda-beda. Kemudian persoalan batas usia pernikahan dalam hukum positif (Negara) telah di tetapkan secara pasti dalam undang-undang No 16 tahun 2019 yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kemudian berdasarkan realita undang-undang tersebut tidak begitu mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia walau aturan tersebut telah pasti adanya, sebab jika keadaan menghendaki seorang yang belum mencapai 19 tahun harus menikah, maka pernikahan dapat dilangsungkan dan para pihak boleh mengesampingkan usia minimal pernikahan dengan mengajukan permohonan atau dispensasi nikah oleh pemohon dari salah satu atau kedua belah pihak calon suami dan isteri hal penyimpangan ini telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 2 tahun 1974. Maka berdasarkan realita sebagian masyarakat Indonesia mengajukan dispensasi menikah dengan alasan-alasan tertentu misalnya hamil diluar nikah atau takut anak terjerumus dari pergaulan bebas tanpa berpikir sebab dan akibatnya terhadap anak yang akan menikah di usia dini.