Permohonan Izin Poligami - Mela Handayani (Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam, 2018)
Dalam suatu perkara izin poligami, syarat dikabulkannya poligami oleh majelis hakim adalah terpenuhinya syarat alternatif maupun kumulatif. Ketika syarat a lternatif tidak terpenuhi, namun hakim tetap mengabulkan permohonan itu membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta akibat hukum yang ditimbulkannya.Permasalahan penelitian terdiri dari: Apakah latar belakang pertimbangan hakim dalam mengizinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg? Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg?Adapun tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah latar belakang pertimbangan hakim dalam mengijinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg dan Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.SrgPenulisan skripsi bersifat analisis putusan yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg adalah sudah terpenuhinya syarat kumulatif meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi. Walaupun hasil putusan tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 57 menurut pertimbangan hakim bahwa alasan pemohon unt uk melakukan poligami dan diperkuat dengan pernyataan isteri pertama yang siap dimadu, maka hakim mengabulkan permohonan suami atau pemohon. Setelah menganalisis perkara ini diketahui bahwa pelaksanaan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Serang telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1. Permohonan ijin poligami yang diajukan secara tertulis harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan ijin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang -undang yang berlaku. Permohonan izin dengan putusan nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg poligami telah mendapat izin dari Pengadilan Agama Serang dan putusan berjalan dengan baik. Dikarenakan ketika pelaku poligami izin menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan istri yang pertama. Akibat hukum dalam ijin perkawinan poligami terhadap harta bersama juga sudah ditetapakan. Dalam hal ini menetapan harta bersama merupakan salah satu upaya tindakan pencegahan ter jadinya sengketa terhadap harta bersama pada perkawinan poligami.