EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH - Khoirul Huda (Badamai Law Journal, 2018)
Penelitian ini adalah menganalisis ratio legis diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan implementasinya prinsip syariah dalam putusan di Pengadilan Agama.        Pertama, ratio legis kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dari segi filsafat sebagai wujud pengamalan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan jiwa dan ruh hukum nasional. Aspek yuridis dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara sosilogis persoalan yang terkait dengan transaksi ekonomi syariah di dalam. masyarakat muslim Indonesia.        Kedua, azas dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diwujudakan di dalam putusan pengadilan agama. Beberapa putusan pengadilan agama pada umumnya mejelis hakim telah mendasarkan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah dan peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia