UU Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah: Antara Das Sollen dan Das Sein - H.M. Siregar (PRANATA HUKUM, 2009)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerag secara legal dan yuridis telah dishkan dan ditandatangani oleh Presiden Replublik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004. Selain itu juga telah diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia BambangÂ Kesowo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Ini berarti membuka pintu kajian semakin jelas (transparan) akan pentingnya keterlibatan dari masyarakat maupun pemerintah dalam mematuhi secara sadar isi dari Undang-undang yang telah disahkan tersebut (das sollen) dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan berpolitik (das sein).