Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah - Etwiory, Endang Benselina (Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, 2014)
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan suatu realitas secara lebih mendalam dan terfokus dan dari potret serta realitas tersebut dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara mendalam dan diharapkan agar dapat menjadi saran dan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat. Responden pada penelitian ini adalah Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua Komisi, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokohÂ  Masyarakat, Akademisi maupun pihak Eksekutif yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dianalisis berdasarkan beberapa inidikator yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Terhadap Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan agar dapat memiliki kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat agar dapat memnuhi syarat produktifitas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap anggapan-anggapan negatif yang berkembang selama ini, dan terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan dan perilaku pihak Eksekutif sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan terhadap Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan agar dapat memenuhi dimensi akuntabilitas agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks sebagai daerah otonom karena Fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh Badan Anggaran agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.Â Kata Kunci : Analisis Kinerja, DPRD, dan Otonomi DaerahÂ Â Â Â ABSTRACTÂ This study aimed Â Â at (1) identifying and analyzing the performance of the Southeast Maluku District Parliament as an institute that dealt with societiesâ aspirations in the autonomy era, (2) identifying and analyzing supporting and inhibiting factors in the performance of the Parliament of Southeast Maluku. The study was Â qualitative using descriptive methods in order to explain a reality in more depth and focus, and obtain a portraitÂ  of a reality in such a way that selected small parts could be studied in depth,Â  which could be usedÂ Â  as advice and input to the Â Southeast Maluku Districct Parliament in theÂ  Â runningÂ  of their fundamental duties and also in its function as an institute for channeling societiesâ aspirations. Respondens in this study were the Chairmen and Members of the Parliament Â consisting of the Chiefs of Factions, the Chiefs of Commisions,Â  the Chief of the Budget Committee, the Chief of theÂ  Consultative Body, the Chief of the Legislative Body, the Honorary Chief of the Board, the Secretary of the Parliament, CommunityÂ  Leaders, Academicians and also the Executives who were considered as able to provide information related to the Parliament. Performance of the Parliament of the Southeast Maluku District wasÂ  analysed based on several indicators such as Legislation, Budgeting, and Oversight Functions. With regard toÂ  legislation, the Parliament Â was expected to be sensitive to the needs of the community which is theÂ  majorÂ  function of any parliament. The parliamentâs productivity could also de shown by its sensitivity to community needs and this would restore public convidence, which over the yeas was degraded.Â  The Oversight Functions was expected to evaluate the policies and behavior of the executive brance to prevent fraud and abuse in the government administration.Â  The Budget Function task wasÂ  to be accountable inÂ  the management of itsÂ  own household, inÂ  the context of regional autonomy . The Butget FunctionÂ  is a task, a right and an authority held exclusively by the Budget Committee to ensure that the tasks of governance and development worked well.Â Keyword : Performance Analysis, Regional Parliament, Autonomy Era.