Tinjauan Yuridis Pengalihan Pengawasan Perbankan dari Bank Sentral Kepada Otoritas Jasa Keuangan - Reka Dewantara (Jurnal Risalah Hukum, 2011)
ABSTRAKSI Sistem perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan, yakni menyangkut terjadinya ketidaksamaan informasi (asymmetric information), yakni suatu situasi dimana satu pihak yang teribat dalam kesepakatan keuangan tidak memiiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. Pasal 34 UU BI mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) paling lambat pada tahun 2010. Amanat Pasal 34 tersebut sejak awal penyusunannya telah mengandung kontroversi dan perdebatan. Berdasarkan Pasal 34 UU BI fungsi BI dalam mengawasi bank dialihkan kepada LPJK. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari bank sentral di negara yang industri keuangannya didominasi oleh industri perbankan tentunya menimbulkan perdebatan dan memicu kontroversi. Kata Kunci: pengawasan perbankan, bank sentral dan otoritas jasa keuangan