PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG) - Lia Muliawaty; Shofwan Hendryawan (Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 2020)
Konsep pemerintahan yang baik (good governance), masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus saling terikat dengan pemerintah dan sektor swasta. Masalah yang ditemukan terkait perwujudan good governance adalah ketidakpercayaan publik akibat keterbatasan dan kelemahan pemerintah dalam manajemen yang memunculkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) aparatur pemerintah. Secara sederhana, governance merupakan proses lembaga-lembaga publik dalam mengatasi masalah-masalah publik, mengelola sumber daya publik, dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Hakikat good governance yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerapkan e-government system, yaitu: Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah seyogyanya tidak lagi memposisikan sebagai pihak yang dominan, tetapi mempertimbangkan posisinya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan Ketersediaan sumber daya, baik dari sisi warga negara maupun pihak pemerintah. Sumber daya dimaknai sebagai sumber daya manusia yang terampil dan ketersediaan sumber daya teknologi yang merata. Kehadiran MPP di Sumedang diharapkan dapat mendorong kabupaten ini melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, pembentukan MPP juga sesuai dengan misi bupati Sumedang, yakni menata pemerintahan yang responsif. Saat ini, MPP Kabupaten Sumedang melayani 361 jenis layanan publik berupa perizinan dan non perizinan. Sebelum adanya MPP, masyarakat lebih mengenal pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mal Pelayanan Publik dapat dikatakan sebagai peningkatan kualitas dari dua layanan terpadu tersebut.