PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH STUDI PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN - Harsya Harun (DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2018)
Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah telah bergeser ke arah prinsip ultra vires doctrine yang nampak pada perumusan kewenangan pemerintah daerah menjadi urusan pemerintah daerah, dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengedepankan prinsip yang kongkuren.Kondisi ini ditandai dengan penyelenggaraan urusan pendidikan yang terbagi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, dimana untuk pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sedang pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan motode kualitatif melalui observasi dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyelenggaraan urusan pendidikan menengah yang dialihkan kepada pemerintah provinsi akan menimbulkan sejumlah kecenderungan baru dalam pengelolaannya baik pada pemerintah daerah maupun pada pemerintah provinsi. Pertama, bahwa kebijakan – kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait bidang pendidikan tidak seluruhnya akan diakomodir oleh pemerintah provinsi. Kedua, kecenderungan pada meningkatnya alokasi anggaran pada pemerintah provinsi sebagai ekses pengalihan kewenangan tersebut. Ketiga, proses evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi yang akan semakin berat dilihat dari sisi letak geografis wilayah, dan keempat kekhawatiran akan kurang terakomodirnya muatan kearifan lokal dalam penerapan kurikulum, dimana sebelumnya setiap kabupaten/kota tentunya memiliki karakteristik budaya yang berbeda sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi penguat dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Key Words : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pendidikan Menengah Abstract Implementation of local government authority has shifted towards the principle of ultra vires doctrine which appears on the formulation of local government authority to the affairs of local government, and the division of central and local government authority put forward the principle of kongkuren. This condition is characterized by the implementation of educational affairs divided between district / municipal governments and provincial governments, where basic education is administered by district / municipal governments while high school is managed by the provincial government. This research was conducted with qualitative motive approach through observation and literature review. The results of this study indicate that the implementation of secondary education affairs transferred to the provincial government will lead to new trends in the management of both local government and provincial governments. First, that the policies that have been issued by local governments related to the education sector will not be entirely accommodated by the provincial government. Second, the tendency to increase budget allocation to the provincial government as an excess of the transfer of authority. Third, the process of evaluation, supervision and control of the implementation of high school by the provincial government will be more severe in terms of geographical location of the region, and the four concerns will be less accommodated local wisdom content in the application of the curriculum, where previously each district government / different as a form of local wisdom that can be a reinforcement in the preparation of educational curriculum. Key Words :Implementation of Government Affairs, High School