EKS-NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERSELISIHAN PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN) - FADLY HABIBIE, MUHAMMAD (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
EKS-NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERSELISIHAN PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN) Muhammad Fadly Habibie S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, mf.habibie@yahoo.com Abstrak Eks-Narapidana sebagai seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dalam melakukan kehidupan sehari-hari mempunyai keterbatasan khususnya dibidang politik. Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemda memberikan syarat kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara atau lebih. Pada Pemilukada Bengkulu Selatan, KPUD dan Panwaslu daerah secara lalai meloloskan Dirwan Mahmud yang merupakan mantan narapidana menjadi salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Pada putaran pertama pasangan tersebut memperoleh suara terbanyak dan oleh karena itu kompetitornya yaitu pasangan Reskan Efendi dan Rohidin Mersyah mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai setuju atau tidak putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara pemilukada Bengkulu Selatan dan berhakkah eks-narapidana menjadi kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana akan dilakukan analisis peraturan-peraturan terkait untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil analisis adalah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dengan menyatakan pemilukada Bengkulu Selatan cacat hukum sejak awal dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilukada ulang tanpa pasangan Dirwan Mahmud, SH. dan Hartawan SH., putusan tersebut adalah putusan yang tepat karena telah menyelamatkan pemilukada Bengkulu Selatan dari kecurangan. Permaslahan hak untuk menempati jabatan dalam pemerintahan yang tidak dimiliki oleh eks-narapidana berujung pada pengajuan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemda. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada intinya pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan eks-narapidana menempati jabatan dalam pemerintahan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata Kunci Eks-Narapidana, Mahkamah Konstitusi, Pemilukada Bengkulu Selatan. Abstract Ex-Convict as someone who has done criminal acts in doing the daily life has specialized in political limitations. Article 58 letter f Law provided that the candidate's local governments provide the District Head of Regional Representatives never sentenced to prison because of the threat of crime do sentence of five years imprisonment or more. In regional election of Bengkulu Selatan, KPUD and Panwaslu default region conceding Dirwan Mahmud, a former prisoner to be one of the candidates Head regional of South Bengkulu. In the first round the couple get votes and their competitors are a couple by Reskan Effendi and Rohidin Mersyah apply for a vote result of the cancellation to the Constitutional Court. This research will answer questions about agree or not the decision of the Constitutional Court in solving this case over regional election result South Bengkulu and prove myself other ex-convict to the head the region. This Research methods or nomative juridical where it will be analysis of regulations related to answer the problem. Results of the analysis is the Constitutional Court decision number 57/PHPU.D -VI/2008 with state election in South Bengkulu legally since the beginning and ordered to conduct an election re-emerge without the couple Dirwan Mahmud, SH. and Hartawan SH., its decision was become right decision for saving of insincerity The Regional Election of South Bengkulu. The right problem to occupy the position in the government that is not owned by other ex-convict culminated in the proposed testing to the Constitutional Court to article 58 letter f of Act Regional Government. The Constitutional Court decision No. 4/PUU-VII/2009 to the effect that article 58 letter f of Act against the government to the 1945 Constitution in a and the Constitutional Court to allow other ex-convict occupies the position in government with the conditions that must be fulfilled. Keywords: Ex-Convict, The Constitutional Court, The Regional Election of South Bengkulu