ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2864 K/Pdt/2009 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN - WINDIOKO, MONALISA (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2864 K/Pdt/2009 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN Monalisa Windioko Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, monalisawindioko@gmail.com. Abstrak Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jual beli hak atas tanah harus dibuat di hadapan PPAT tetapi masih banyak jual beli hak atas tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAT. Hal demikian akan merugikan pihak pembeli, karena pembeli hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja, sedangkan secara hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah tetap pada nama yang tercantum didalam sertipikat hak atas tanah. Seperti yang terjadi dalam perkara yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2864 K/Pdt/2009. Tujuan penelitian berikut adalah untuk mengetahui apakah jual beli di bawah tangan sah menurut hukum yang berlaku dan untuk meneliti apakah putusan Mahkamah Agung No. 2864 K/Pdt/2009 tersebut sudah tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT atau di bawah tangan tetap sah dalam hukum adat, namun untuk melakukan pendaftaran permohonan hak milik yang baru harus dengan akta autentik yang dibuat dihadapan PPAT. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: jual beli, hak atas tanah, di bawah tangan Abstract Land Law in Indonesia is based on Adat Law.This is stated in article 5 Law number 5 Year 1960 concerning Basic Rules of Land Law. According to article 37 subsection (1) Government Regulation number 24 Year 1997 concerning Land Registration, land transaction must be made in front of PPAT but there are lots of transaction which are made without the existence of PPAT. It will be detrimental to the buyer, because buyer only can posses land right physically while legally, ownership rights over the land still belongs to the name listed in the certificate. The example of the case is the Supreme Court's Verdict Number 2864 K/Pdt/2009. The following research objectives are to find out whether the transaction without the existence of PPAT is valid according to the applicable law and to examine whether the Supreme Court's Verdict Number 2864 K/Pdt/2009 is suitable with the law. This research uses normative legal research method with a statute, case and concept approach. From the results it can be concluded that the land transaction done without the existence of PPAT remain valid based on Adat Law, however to register the new land right application must be accompanied by authentic akta made in front of PPAT. Judicial consideration made by the judge in the Verdict has been in accordance with the applicable law. Keywords: transaction, land right, without the existence