UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH DI SAMPIT - SURYA PATTI, TEDDY (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
Abstrak Di Kalimantan Tengah, khususnya di Sampit, tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar sering terjadi. Upaya penanggulangan pun dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur baik secara preventif dan represif. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai data kejahatan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Polres Kotawaringin Timur periode Januari 2012 sampai dengan Mei 2014 berjumlah 12 kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang ditangani Polres Kotawaringin Timur, yang melanggar pasal 53 huruf b, c, d dan 54, 55, 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta pasal 480 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah di Sampit. Penelitian ini mengambil lokasi di Sampit, tepatnya di Polres Kotawaringin Timur sebab Kepolisian Resor Kotawaringin Timur banyak menindak kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di sampit. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur di Sampit, secara preventif adalah membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar subsidi jenis solar dengan menempatkan anggota Sabhara di tiap-tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit; Menghimbau masyarakat agar masyarakat yang mengetahui adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar untuk segera melaporkan pada polisi; Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung di tempat yang rawan terjadi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di jalur darat dan air yang dibantu oleh tim polisi air; Melakukan pendataan terhadap kendaraan yang antri di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit, untuk menghindari terjadinya penimbunan solar subsidi dengan melakukan pengisian berulang kali. Secara represif proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi penimbunan solar subsidi sudah berjalan dengan baik karena dari 12 kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang ditangani oleh Polres Kotawaringin Timur, semuanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak, Kepolisian Abstract In Central Kalimantan, especially at Sampit, criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel often happens. An efort to overcome that problem has been conducted by the police department of Kotawaringin Timur both in preventive or repressive way. Based on article 2 law number 2 Year 2002 concerning Indonesian Police Force, the function of police force is in sector of security and orderliness for the society, the law enforcement, the protector, and giving service to the societ y. Based on the data of subsidized diesel fuel stockpiling at Kotawaringin Timur Police Department for period January 2012 up to May 2014, there were 12 cases handled by Police Department. Those activities are in contrary to section 53 letter b, c, d and 54, 55, 56 article (1) and (2) law number 2001 concerning Oil and Gas and also article 480 Indonesian Criminal Code. The purpose of this research is to known preventive and represive way has been conducted by Police Department of Kotawaringin Timur, Central Kalimantan to overcome criminal action about stockfilling of subsidized diesel fuel at Sampit. This thesis is qualitative descriptive research. It describes about an efort to overcome criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel both in preventive or repressive way conducted by the Police Department of Kotawaringin Timur, Central Kalimantan, This research takes place at Sampit, Kotawaringin Timur. It is because a lot of police at Kotawaringin Timur handled many cases in stockpiling of subsidized diesel fuel at Sampit. The results of this research can be concluded that an efort to overcome a criminal action in stockpiling of subsidized diesel fuel by police East Kotawaringin at Sampit, both in preventive or repressive way have been done well, till it was succesfull to reduce criminal action in stockpiling of subsidized diesel fuel at Sampit. In preventive is to form a team duty unit to prevent and address the criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel by placing a member of sabhara in every station public refueling at sampit; appeal to the public to those who know of the accumulation of subsidized diesel fuel to immediately report to police; supervision and security patrol by a team directly in a place that is vulnerable to a criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel in the land and water who was assisted by a team of police water; conduct data collection of wait vehicles in each station public refueling at sampit, to prevent hoarding subsidized diesel fuel by doing filling repeatedly .In repressive investigation process and the investigation by the police in reducing of stockpiling subsidized diesel fuel has been running well because of 12 cases a criminal action of stockpiling materials. Key Words: Criminal action, fuel, Police Department