ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 115 K / PDT.SUS-PHI / 2014 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN KESALAHAN BERAT YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT.SARI PURI PERMAI PERIODE TAHUN 2011-2013 - ANUGERAH S, RIZKY (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2014)
Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun dari pihak pekerja, namun dalam prakteknya pemutusan hubungan kerja itu sebagian besar datangnya dari pihak pengusaha. Contohnya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat. Salah satu kasus yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 adalah antara Alwi dengan PT.Sari Puri Permai mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat adanya kesalahan berat yang diatur dalam perjanjian kerja bersama PT. Sari Puri Permai periode tahun 2011-2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab apakah pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat yang diatur dalam perjanjian kerja bersama PT. Sari Puri Permai periode tahun 2011-2013 terhadap Alwi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 telah tepat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Hakim Mahkamah Agung tidak tepat. Pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat yang diatur dalam kerja bersama PT. Sari Puri Permai periode tahun 2011-2013 terhadap Alwi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak mengikat kedua belah pihak karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada butir 3 huruf a. Hal ini dikarenakan unsur kesalahan berat mengenai penggelapan terhadap Alwi telah terpenuhi sehingga untuk memutus hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat harus di proses di pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana sampai adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat terhadap Alwi adalah tidak tepat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, Perjanjian Kerja Bersama. Abstract The termination of an employment relationship is termination of employment which results in the terminate of rights and obligations between worker and entrepreneur. The termination of employment can occur on the initiative of either worker or entrepreneur, but in practice most of the termination of employment come from entrepreneur. For example, the termination of employment conducted by entrepreneur to worker based on grave wrongdoings. One case occurs on the Supreme Court Decision number 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 between Alwi and PT. Sari Puri Permai concerning dispute the termination of employment caused by grave wrongdoings regulated in collective labor agreement PT. Sari Puri Permai period 2011-2013. This research is a normative legal research. Approach used in this research is the statute approach, case approach, and conseptual approach. Technique of legal material collection in this research is by literature study on materials of law consisting primary, secondary, and tertiery. This is aimed to answer whether termination of employment based grave wrongdoings regulated in collective labor agreement of PT. Sari Permai period 2011-2013 to Alwi in the Supreme Court Decision number 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 is correct according to the applicable regulations. The results of research showed that the decision of supreme court is inappropriate. The termination of employment based on grave wrongdoings regulated in collective labor agreement of PT. Sari Puri Permai period 2011-2013 to Alwi is not eligible to agreement validity and not binding both parties because it is contradictory to applicable regulation that is Article 158 Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, The Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I/2003 and circular letter of Labor Minister Number SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 on item 3 letter a. This is caused by element of grave wrongdoings concerning embezzlement to Alwi has been fulfilled so in order to termination of employment based on grave wrongdoings should be processed in the court in accordance with criminal procedural law until criminal judge decision exists which legally enforceable. Based on the provision above then the termination of employment based on grave wrongdoings to Alwi is inappropriate according to applicable regulations. Keywords: Termination of Employment, Grave Wrongdoings, Collective Labor Agreement.