TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA PERKARA NOMOR : 71/G/2009/PTUN.SBY DAN NOMOR : 134/G/2009/PTUN.SBY (Studi Kasus : Sertipikat Ganda (Overlapping) Di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik) Â - RIZAL POETRA, RAHMAT (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Negara Indonesia adalah negara agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian. Tanah dapat dijadikan sebagai harta yang bersifat permanen, karena harga tanah yang stabil. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, pada masalah pertanahan memerlukan penanganan yang khusus, diperlukan jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Salah satu yang telah dibawa dihadapan sidang pengadilan yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY, yaitu suatu sengketa sertipikat ganda yang terjadi di Desa Laban, Kabupaten Gresik, Yaitu dua sertipikat yang tumpang tindih, sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Cahaya Hijau Taman Indah dengan sertipikat hak milik atas nama Sulastri dkk (ahli waris Kadir P Karti). Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengetahui putusan mana yang digunakan sebagai acuan hukum yang pasti dan tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Nomorrmatif, yaitu penelitian pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur identifikasi bahan pustaka atau data sekunder, Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan asas pemerintah yang baik. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY di mana kantor pertanahan kabupaten gresik kurang cermat dan teliti dalam penerbitan sertipikat sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor. 24 Tahun 1997. Untuk membuktikan kebenaran dari akta jual beli PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dengan Mistar P Patah dibuktikan melalui lembaga peradilan umum di ranah perdata. Jika diperhatikan keterangan saksi PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH membeli secara sah dari Mistar P Patah dan saksi sebagain ahli waris, menurut keterangan Ahli waris Kadir P Karti, tanah tersebut adalah atas nama Kadir P Karti bukan Mistar P Patah, Mistar P Patah bukan ahli waris sah. Di samping itu sertipikat hak guna bangunan diterbitkan dengan cara tidak cermat, menjadikan sertipikat secara hukum telah cacat administratif, sehingga sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 dibatalkan. Dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY. Kesimpulan dari penelitian adalah sertipikat tanah memiliki dua sisi, yaitu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN) dan di sisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan seseorang atau badan hukum atas tanah, apabila terjadi sertipikat ganda penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Sertipikat Ganda, Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya, Putusan Hakim ABSTRACT State of Indonesia is an agricultural country, the majority of the population is engaged in agriculture. The land can be used as a permanent property, because land prices were stable. In line with development in Indonesia, on land issues requiring special handling, needed certainty over land rights. One that has been brought before the trial court that the decision of the administrative court of Surabaya Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY. Namely a dual certificate dispute that occurred in the village of laban, gresik district, two overlapping certificate, certificate of building rights on behalf PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH with certificate of property rights in the name of Sulastri and others (heirs Kadir P Karti). The purpose of research is to determine the consideration of the administrative court judge of Surabaya in the decision on case Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with applicable regulations, and find out the verdict which is used as a legal reference definite and fixed. Type of research is Nomorrmative research, the research collection of legal materials made by the procedure of identification of library materials or facts secondary. Approach to legislation and case approach. From the research that a judge in considering the case decision Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with the legislation, and the principle of good government. And decisions that have binding legal force is the decision Numer : 134/G/2009/PTUN.sby where the district land office gresik less careful and meticulous in the issuance of certificates as set out in PP Nomor. 24 1997. To prove the truth of the deed of sale and purchase pf PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH with a Mistar P Patah evidenced by the judiciary common in the realm of civil. If considered witness testimony PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH legally purchase of Mistar P Patah and witnesses partly heir, heirs according to Kadir P Karti, the land is in the name Kadir P Karti Nomort Mistar P Patah, Mistar P Patah is Nomort the legitimate heir. In addition to the land rights certificates issued by Nomort careful, make legally certificate has been flawed administrative, so that the land rights certificates Number 45 is canceled. And decisions that have binding legal force is ruling a number 134/G/2009/PTUN.SBY. The conclusion of the study is the land certificate has two sides, namely as a state administrative decision (KPTUN) and on the other hand as proof of a person’s civil rights or legal entities on the ground, in case of dual completion certificate can be reached via two paths, namely paths administrative court and district court. Keywords : Double Certificate (Overlapping), Administrative Court Surabaya, Verdict