PENEGAKAN PASAL 115 (TENTANG BALAP LIAR) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - FAJAR SWASANA, ALIEF (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Balapan liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ). Remaja sekarang ini lebih menuruti ego dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur lalu lintas, di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar UU LLAJ. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Besar Surabaya dalam kasus balap liar yang ada di wilayah Surabaya dan mengetahui serta memahami kendala dalam proses penegakan yang dilakukan pihak penyidik Kepolisian Surabaya dalam penanganan kasus balap liar merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, pelaku balap liar masyarakat di sekitar lokasi balap liar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian terkait Penegakan Pasal 115 (Tentang Balap Liar) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat 2 (dua) hal di lapangan yang penulis temukan dan dirasa penting. Hal pertama adalah bahwa di lapangan aparat yang berwajib menggunakan dua cara yakni upaya Preventif dan Represif. Kemudian hal kedua, Belum maksimalnya hal ini disebabkan pelaku balap liar yang terjaring operasi/tertangkap oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya tersebut rata-rata mereka masih dalam usia sekolah. Selain beberapa hal penting diatas, penulis merasa bahwa hambatan dalam penanganan balap liar ini adalah kurang intensifnya kordinasi antara Polrestabes Surabaya dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan terlebih kerjasama dari pihak masyarakat. Sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, masyarakat seharusnya lebih peduli dan segera melaporkan terkait adanya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Kata Kunci: Penegakan, Balap Liar, Lalu Lintas Abstract Wild races involving two-wheeled vehicles, and it is illegal racing which is prohibited by Law No.22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation (here in after referred to as the Law LLAJ). Teenages today are more follow their ego than their safety, nowadays many youngs found from junior high school till senior high school conduct wild motorcycle races activity, this activity can be regarded as their hobby, full of challenges and sportsmanship they feel. Not infrequently their activities originated from a sense of fun or competition to obtain something, pitting their motor speed. Indonesia as the law state has issued regulations governing traffic, which is inside it there is a ban on wild races provisions, namely Article 115 and Article 297 of the Law LLAJ about provision of perform illegal racing. Legal research is an empirical legal research. The approach used in this study is a qualitative approach, research location is in Surabaya. The type of data used are primary and secondary data. Data obtained from informants who came from Surabaya Polrestabes Traffic Unit, wild racer and peoples around the location. The analysis used in this study is qualitatively. The research result of Enforcement of Article 115 (about illegal racing) Law No. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation there are two (2) things on the field that researcher had found and considered important. The first thing is that the authorities in the field must using two ways which are preventive and repressive efforts. Then the second thing, not yet maximal action against wild race doer is because the wild race doer which netted in operation / caught by the Surabaya Polrestabes traffic unit averagely still underage or still in school age. In addition to some important things above, researcher feels that obstacles in the handling this wild races is less intensive coordination between Polrestabes Surabaya and Surabaya Civil Court side and especially the cooperation of the society. As the side that the interests had been injured, peoples should be more concerned and immediately report related to the violation of law that occurred in the area where they lives. Keyword: Enforcement, Wild Race, Traffic