PROBLEMATIKA PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA(STUDI KASUS ORGANISASI PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA CABANG MALANG) - PUSPITA SARI, LINDA (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2016)
Kewarganegaraan setiap individu dalam suatu wilayah sangat penting guna mendapatkan status dan perlindungan hukum. Pemerintah memunculkan aturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Meskipun lebih memperhatikan asas-asas umum, non diskriminasi dan penghormatan hak asasi manusia namum dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yaitu keterlambatan pendaftaran permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir sebelum Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur dan upaya pelaku kawin campur dalam mengurus segala kepentingannya terkait dengan kewarganegaraan dan keimigrasian.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah salah satu anggota Perkawinan Campuran (Perca) Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Malang, Kasie Pelayanan Hukum Umum, Petugas pemeroses layanan hukum umum yang bertugas di bidang kewarganegaraan. Teknik analisis menggunakan teknik metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Perca telah berusaha memenuhi persyaratan agar anak hasil perkawinannya bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia namun karena terlambat dan ketidaktahuan informasi mengenai aturan baru, sehingga anak tersebut kehilangan hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi terkait kewarganegaraan dan keimigrasian kepada pelaku kawin campur dan masyarakat umum.Kata Kunci :Terlambat memilih, kewarganegaraan ganda terbatas, keimigrasian.AbstractCitizenship of each person in a region is very important to get status and law protection. Government issued regulation about limited dual citizenship in order to solve problems raised as a result of intermarriage from different citizenships. Despite giving more attention to the general principals, non-discrimination and respect for human rights, but its implementation still has a problem that is tardiness in registering application for citizenship of Republic of Indonesia for children who were born before regulation of 12 year 2006 about citizenship. This research was conducted to study implementation of statement of choosing citizenship for the limited dual citizenship children as relevant with regulation of 12 year 2006 about citizenship in the regional office of ministry of law and human rights province of east java and effort of intermarriage persons in arranging all their behalf in relation with citizenship and immigration.This research is empiric law research or so-called sociologic juridical law research. As for the data collection technique is using interview, observation and documentation. The information obtained from this research is one member of Intermarriage Indonesian resides in city of Malang, section chief of general law, an officer who processes general law service who served in field of citizenship. The analysis technique used in this research is using qualitative descriptive method.Result of the research indicates that the member of Perca has tried to fulfill the requirements so that his children can obtain the citizenship of Republic of Indonesia. But because of tardiness and ignorance of information about the new regulation, so the children loss their right to obtain the limited dual citizenship and can obtain the citizenship of2Republic of Indonesia through the process of naturalization. The region office of the ministry of law and human rights province of east java has conducted efforts such as conducting socialization to distribute the information in relation with citizenship and immigration to intermarriage persons and general public.Keyword: late to choose, limited dual citizenship, immigration.