PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANGLALU LINTASDAN ANGKUTAN JALANMENGENAIPERSYARATAN TEKNISDAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTORDI KOTA SURABAYA - RAHAYU RAMADANI, NUR (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2017)
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi denganjumlahangkot atau Mobil Penumpang Umum (MPU) di Kota Surabaya sebesar 4.563 dengan ketentuan sebagian dari jumlah angkot tersebut tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor berupa uji kir tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwasanya MPU angkot Surabaya sebagian tidak layak secara teknis maupun laik jalan sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap beroperasi di kota Surabaya yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perihal upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surabaya bagian Selatan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonokromo. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.Informan terdiri dari Polisi Lalu Lintas Polisi Sektor(Polantas Polsek) Wonokromo, anggota Dishub Surabaya dan Sopir Mobil Penumpang Umum Angkot di UPTD Joyoboyo, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan teknik editing, sedangkan teknik analisis data berupa kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan secara preventif dengan cara moralistik tidak berjalan dengan baik dengan ketertiadaan Polantas dalam menangani oknum calo pada proses pengujian kendaraan bermotor sehingga koordianasi dengan Dinas Perhubungan Surabaya tidak selaras dalam upaya pencegahannya.Upaya represif yang dilakukan Polantas Polsek Wonokromo dilakukan dengan metode penghukuman, artinya dengan pengenaan tilang terhadap pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan dapat memberikan proses penghukuman berupa denda. Kata Kunci :persyaratan teknis, kelaikan jalan, lalu lintas Abstract The research is based on the total number of public transportation in the city of Surabaya is 4,563 with the provision that half of the transportations does not conduct motor vehicle test in the form of the test. This indicates that the MPU of angkot Surabaya is half not technically feasible or road worthy as stipulated in Article 48 of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation still operates in Surabaya which endanger the safety of traffic. The purpose of writing this research to answer what efforts to overcome the done by the police against violations of Article 48 of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. The research type used is empirical, research location of Wonokromo area, West Surabaya, Dishub Surabaya. Informant member of Police sector Polsek Wonokromo, member of Surabaya Transportation Department and Public Passenger Car Driver at UPTD Joyoboyo, data collecting technique is divided is interview and documentation, data processing technique using editing technique, Data analysis is qualitative.The result of the research shows that the preventive effort in moralistic way does not work well with the polyclinic in handling the brokers in motor vehicle testing process so that the coordination with the Surabaya Transportation Agency is not aligned in the prevention effort.Repressive efforts conducted Polantas Wonokromo Police conducted by the method of punishment, meaning that the imposition of a ticket to violators of technical requirements and road worthiness can provide further punishment process in the form of fines. Keyword :technical requirements, roadworthiness, traffic