PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA, DAN TERJANGKAU - Karomi Akbar, Ahmad (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2017)
Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Kewajiban rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diawasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, karena di Kabupaten Bojonegoro masih terjadi adanya penolakan pasien terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, kendala, upaya pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dengan wawancara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data non hukum diperoleh dari buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan dengan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis secara rutin untuk peningkatan pelaporan, perpanjangan ijin operasional maupun akreditasi untuk peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit sedangkan represif berupa penindakan berupa sanksi administratif. Faktor kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal berupa kurangnya komposisi tenaga kesehatan yang masih belum seimbang dan alokasi biaya kesehatan APBD yang terbatas sedangkan faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran rumah sakit untuk mematuhi peraturan dan standar operasional prosedur. Upaya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yaitu melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis secara rutin, baik untuk peningkatan pelaporan maupun dalam memfasilitasi perpanjangan ijin operasional maupun akreditasi untuk peningkatan kualitas rumah sakit, adapun dengan aplikasi LAPOR milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sangat membantu mengawal kinerja pemerintah. Kata Kunci: pengawasan, pelayanan kesehatan rumah sakit, dinas kesehatan, Kabupaten Bojonegoro. Abstract Implementation of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2014 on Hospital Liability and Patient Obligations. Hospital obligation in health service must be supervised by Bojonegoro District Health Office, because in Bojonegoro there is still patient to the implementation of health service in hospital. The purpose of this research is to know and analyze the form of supervision of Dinas Kesehatan to the implementation of health service in hospital, how to perform health service in hospital, and effort of Health Department to overcome health service problem.Research method used is juridical empirical research. Data were collected using interview techniques and document studies. Primary data were obtained directly from interview with the health services of Bojonegoro Diatrict, secondary data were obtained from literature, journals, research results, internet news, and legistation, while non-legal data is obtained from non-legal textbooks related to research. Data analysis technique that used is qualitative method. Research shows that supervision on the implementation of health service on the hospital Bojonegoro District which is conducted by public health department in Bojonegoro district is preventive monitoring and repressive monitoring. Preventive monitoring conducted with advocacy, socialization, supervision, and technical guidance on a regular basis to improved reporting, extension of operational permit or accreditation to improve the quality of hospital services, while repressive in the form of punishment in the form of administrative sanction. Constrait factor which faced the Bojonegoro District divided into two factor that is internal and external, internal factors lack of composition of health staff who are still not balance and allocation of health APBD is limited moreover external factor such as low awareness of the hospital to obey the rules and operational standards of procedures. Monitoring efforts of the health department Bojonegoro District by doing advocacy, socialization, supervision, and technical guidance on a regular basis, good for improved permit reporting also in facilitating the extension of operational and accreditation for the improvement of hospital quality. As for the LAPOR application owned by the Bojonegoro District government which is very helpful to guard the performance of the government. Keywords: Supervision, hospital health services, health department, Bojonegoro district.