Penegakan Hukum Pasal 26 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Sensor Internal Terhadap Isi Siaran Pada Televisi Berlangganan - AKBAR ROSYIDI, ACHMAD; RUSDIANA, EMMILIA (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2018)
Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Abstrak Perkembangan teknologi siaran dalam transmisi televisi memunculkan layanan televisi berlangganan, Televisi berlangganan hadir untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan televisi berlangganan dalam kesehariannya. Adanya perkembangan informasi media televisi berlangganan tersebut melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek penegakan yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun Televisi Berlangganan tidak menimbulkan berbagai problematika kedepannya. Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk penegakan sensor internal televisi berlangganan terkait konten siaran yang tidak sesuai Undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sensor internal tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak KPID Jatim. Pihak KPID masih membutuhkan banyak perbaikan dan penambahan sarana dalam proses pengawasannya. Keterbatasan jumlah anggota KPID dalam melakukan pengawasan sendiri juga menjadi faktor penghambat dalam mengatasi penegakan hukum. Serta masyarakat juga seakan cenderung menikmati kebebasan memperoleh channel bahwa yang telah mereka terima dapat digunakan sebebas-bebasnya, sehingga kebanyakan juga menutup mata dengan sensor internal yang tidak bekerja secara maksimal dalam pelaksanaannya. Kata kunci: televisi berlangganan, program televisi, KPID Abstract The development of broadcasting technology in cable television is led to the subscription of television services. It presence is used to increase communities desire in using cable television in their life. The existences of cable television build a new phenomenon of law, in the aspect a binding regulation of broadcast, this is aimed to avoid the emergence of problematic from cable television itself. In broadcasting its program, the Cable Television institution have to perform internal censorship of all the content which later be broadcasted and/ or transmitted should be implemented and should be able to know the obstacle. In this study, the researcher use Juridical Sociologist as the type of research which cover a legal identification and legal effectiveness. In collecting the legal material, the researcher is interview, documentatiom and observation and in analyzing the legal material the researcher is used deskriptive qualitative. The result of the study shows KPID still needs a lot of improvement and the addition of facilities in the process of supervision. This is aimed to support the efficiency and maximize the performance of East Java’s KPID. The limited amount of East Java’s KPID members in conducting their observation is also become one of the inhibiting factors in overcoming the law enforcement. As well as the community also tend to enjoy the show in which what they receive can be used freely, and most of them seem not to care about internal sensors that did not work optimally in the implementation. Keywords: cable television, television program, KPID