perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang - ARIFIANTO SURYA WICAKSONO, MUHAMMAD; FOGAR SUSILOWATI, INDRI (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2019)
Abstrak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan. Pada kenyataannya masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Perlindungan hukum dan pemenuhan kesehatan adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum ODGJ yang menggelandang dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam penanganan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan Yayasan Cinta Kasih Kabupaten Jombang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklarifikasi secara sistematis. Hasil pengolahan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ yang menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, namun masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan yang dilakukan secara rutin serta pemantauan dan evaluasi serta perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi kepada keluarga terdekat yang membiarkan ODGJ menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah kurangnya biaya APBD dan kurangnya tenaga pembantu dalam operasi lapangan. Kendala lainnya juga dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan apabila menemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kinerja tenaga pembantu dalam melakukan operasi rutin, meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, ODGJ, menggelandang di Jalanan. Abstract People with mental disorder are those who have disturbances in thought, behavior, and feeling which is manifested in some indications and/or behaviour changes which cause suffers and obstacles resulting inability to cope with life’s ordinary and routines, and they have the right to get health care. In fact we can still find them who live homeless or begging in the street in Jombang Regency. Legal protection and health care is the duty and responsibility of Social Department. The aim of this study is to know more about the legal protection of people with mental disorder and the obstacles which are faced by the Social Department in handling people with mental disorder. This study is a yuridical empirical research which is located in Social Department of Jombang regency and Yayasan Cinta Kasih in Jombang regency. This research uses primary and secondary data. The interviewees of this research is the Head of Social Rehabilitation of Social Departemnt of Jombang regency. The data processed by checking the information and clarify it sistematically. The result of the data is analyzed in qualitative method. The result of the research shows that the legal protection to people with mental disorder who are homeless and/or begging in the street is already done by the Social Department of Jombang regency, but still we can find them in the street. The form of the prefentive legal protection are advocation, socialisation, supervision, regular guidance, monitoring, evaluation, and repressive legal protection by giving punishment to the closest family which let them live homeless and/or begging in the street are already done by the Social Department. The obstacles which faced by Social Department are the lack of cost by the local government (APBD) and the lack of supporting staffs in the field. The other obstacle is the lack of public awareness in reporting them to the Social Department. Some of the efforts which have done to solve the obstacles are increasing the public awareness, increasing the supporting staffs in the field to do the regulary operation, and improving the quality of hospital information and communication system. Keywords : Legal Operation, Social Department of Jombang Regency, begging in the street.