Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Surabaya - Nugraha, Albar Prastya; Widodo, Hananto (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2020)
Abstrak Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Walikota. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang tidak melakukan izin dan melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya. Hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya sehingga sampai saat ini pelanggaran mengenai izin reklame masih tetap ada serta untuk mengetahui apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya tidak berjalan efektif. Terdapat kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya yaitu minimnya personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum, dan ketidaktaatan masyarakat Kota Surabaya terhadap peraturan yang berlaku. Kata kunci : izin, penegakan hukum, reklame, kendala Abstract Surabaya Mayor Regulation No. 21 of 2018 on Procedure for Managing Advertisements in Article 4 paragraph (1) explains that every individual or agency that will conduct advertisement in the Region must obtain the advertisement permit from the Mayor. But in reality, there are still many people who do not permit and violate the advertisement in Surabaya. This has an impact on the Original Revenue of the City of Surabaya. The purpose of this study is to find out what are the obstacles to law enforcement for violations of advertisement license violations in the city of Surabaya so that until now violations regarding advertisement licenses still exist and to find out what efforts have been made by the Surabaya City Government to optimize law enforcement against violations of advertisement license violations in the city of Surabaya. This research uses sociological juridical research type. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that law enforcement against advertisement license violations in Surabaya City was not effective. There are obstacles in the process of law enforcement on violations of advertisement license violations in Surabaya, namely the lack of personnel from the Civil Service Police Unit as law enforcers, and the disobedience of the people of Surabaya City against the applicable regulations. Keywords: permit, law enforcement, advertisement, obstacles