TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA - Ateng Prakoso, Denny (Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2020)
ABSTRAK Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan peran justice collaborator. Peran Justice Collaborator yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat diatasnya sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observational research dengan cara Normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriftif, karena penulis bermaksud memberikan gambaran tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Analisis data disajikan secara deskriftif. Kemudian penulis menarik kesimpulan penelitian ini secara deduktif.Dari hasil penelitian Dapat disimpulkan Kedudukan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku saat ini pada kenyataannya sama sekali belum memberikan ruang bagi seorang pelaku tindak pidana yang kemudian dijadikan sebagai seorang saksi, karena tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun bentuk-bentuk perlindungan serta pemberian reward kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Kata kunci:Â korupsi; perkara pidana; perlindungan saksiABSTRACTCorruption in Indonesia has been very widespread and has entered into all levels of society. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases that occur and the number of losses of state finances and in terms of the quality of criminal acts of corruption committed more systematically that has entered all aspects of people's lives. In an effort to eradicate it can no longer be done as usual, but demands extraordinary ways as well. One of the government's efforts in the prevention and eradication of corruption is the role of justice collaborator. The role of the Justice Collaborator is that a person is a suspect but is not the main actor and can dismantle the people involved above him even though he has been corrupt but he also gets relief because it has helped in a process of dismantling facts and justice.The type of research used is observationaresearch by Normative method, namely library research method, namely legal research conducted by studying and examining library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the nature of this study is descriptive, because the authors intend to provide an overview of the problems that are the subject of research. Data analysis is presented descriptive. Then the authors draw the conclusions of this study deductively.From the research results it can be concluded that the position of Justice Collaborator in Corruption in the Criminal Justice System in Indonesia. The Criminal Procedure Code that is still in effect today in fact does not provide space for a criminal offender who is then used as a witness, because there are no regulations regarding the mechanism or forms of protection and the provision of rewards to a witnesses whose perpetrators in collaboration (Justice Collaborator). The legal protection of Justice Collaborators in the Indonesian Corruption Act is regulated in the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001.