ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KABUPATEN MERAUKE - Coleta Maskikit (DINAMIS, 2017)
Dari hasil penelitian akan diketahui bahwa di dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penerapan e-Government adalah dengan terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta mengadakan sosialisasi namun masih saja terdapat kekurangan di dalam penerapan e-Government di Kabupaten Merauke. Agar Implementasi e-Government di Kabupaten Merauke dapat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat maka dari segi kebijakan, kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan perlu di dukung dengan pengembangan sumber daya manusiasehingga yang dirasakan di dalam penerapan e-Government di Kabupaten Merauke adalah adanya perubahan baru dalam proses pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, mudah, sederhana, transparan, efektif dan efisien agar dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Faktor – faktor penghambat di dalam implementasi pengembangan e-Government antara lain dikarenakan ketidaksiapan sumber daya manusia baik dari segi dukungan didalam pengembangan SDM dalam hal ini peningkatan kualitas SDM belum memadai, kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia bagi operator, programmer dan analis, pemahaman pegawai tentang e-Government yang masih minim. Faktor lainnya adalah Penerapan e-Government yang belum maksimal menyangkut sarana dan prasarana teknologi informasi, kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung serta beberapa system aplikasi e-Government yang masih tersebar yang belum terintegrasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan e-Government sudah terlihat dari segi segi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat itu sendiri dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi operator, programmer dan juga analis. Upaya lain sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah adalah dari segi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi yang ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat.