Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang - Iwan Henri Kusnadi; Muhammad Rifqi Baihaqi (The World of Public Administration Journal, 2020)
Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengefektifkan, mengefisiensikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha yang ingin membuat izin usahanya agar lebih mudah. Diharapkan dengan di terapkannya perizinan melalui Online Single Submission (OSS) akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten suban. Yang menjadi sumber informasi (informan) yaitu penanggung jawab dari pemerintah daerah , dalam hal ini pihak yang terkait adalah pegawai pemerintah daerah (PEMDA) di bagian pemerintahan dan bidang pengembangan sistem informasi Online Single Submission di Dinas Penenaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisa menggunakan teknik triangulasi, kemudian di susun secara sistematis sehingga pada tahap penarikan kesimpulan bersifat intepretatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi sistem online single submission belum berjalan efektif sehingga tujuan dari OSS untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien. In general, local governments have an obligation to provide better services to the community. In the framework of carrying out this matter the regional government has issued a policy that aims to streamline, streamline and bring services to the public. One of the policies is the Republic of Indonesia Presidential Regulation number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The Online Single Submission System (OSS) policy is implemented with the aim of helping business people who want to make their business licenses easier. It is hoped that licensing through the Online Single Submission (OSS) will have a better impact and provide satisfaction for the community. This research uses a qualitative approach. The scope of this research is the one-stop investment and integrated services department in Suban Regency. The source of information (informant) is the person in charge of the regional government, in this case the relevant party is a local government employee (PEMDA) in the government department and in the field of developing an Online Single Submission information system at the One-Stop Investment and Integrated Services Office of Subang Regency. Data collection is done by observation, interview and documentation techniques. The data obtained are then analyzed using triangulation techniques, then arranged systematically so that the conclusions drawn are interpretative. The results showed that the implementation of a single online submission system was not yet effective, so the purpose of the OSS was to improve the quality and bring services closer to the public that had not been effective and efficient.