Doktrin Yoshida: Sistem 55 dalam Hubungan Luar Negeri Jepang - Rukmini, Endah (Global and Policy Journal of International Relations, 2020)
ABSTRACTThe Yoshida Doctrine is a foreign policy principle applied on Prime Minister Shigeru Yoshida's thinking of ensuring Japan's economic development. When Yoshida Shigeru was appointed prime minister of Japan in 1946, he placed great emphasis on improving the Japanese economy and relying on security protection to the United States even though the pay was tied up in Japanese foreign policy to the United States. Japan needs the presence of US troops as a guarantee of security. The United States, on the other hand, needed to place its troops in Japan as the main base for US troops in Asia. This is because the United States is very worried about the threat of the spread of communist ideology in Asia, especially after China embraced communism. As long as China, South Korea and North Korea consider the existence of the United States military base in Japan as a guarantee of peace in the East Asia region, the Yoshida Doctrine will always be considered relevant in Japanese foreign policy. In addition, there is a collective memory in Japanese society about the war and do not want these memories to happen again.Keywords: Yoshida Doctrine, foreign policy, security, protectionDoktrin Yoshida adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang mengacu pada pemikiran Shigeru Yoshida untuk menjamin pembangunan ekonomi Jepang. Ketika Yoshida Shigeru ditunjuk sebagai perdana menteri Jepang, dia sangat menekankan perbaikan ekonomi Jepang dan bergantung perlindungan keamanan kepada Amerika Serikat meskipun bayarannya adalah ikatan dalam kebijakan luar negeri Jepang kepada Amerika Serikat. Jepang memerlukan keberadaan tentara Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan. Sedangkan Amerika Serikat perlu menempatkan tentaranya di Jepang sebagai basis utama tentara Amerika Serikat di Asia. Hal ini karena Amerika Serikat sangat khawatir terhadap ancaman persebaran ideologi komunis di Asia, terutama setelah Tiongkok menganut paham komunis. Selama Tiongkok, Korea Selatan, dan Korea Utara menganggap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang sebagai garansi perdamaian di wilayah Asia Timur, maka Doktrin Yoshida akan selalu dianggap relevan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Selain itu, ada kolektif memori di masyarakat Jepang tentang perang dan tidak menginginkan kembali kenangan tersebut terjadi lagi, sehingga berniat untuk menghentikan setiap usaha membangun angkatan perang di Jepang itu sendiri. Selama Jepang tidak dapat meyakinkan negara-negara tetangga bahwa Jepang tidak kembali menjadi negara agresor, maka keberadaan tentara Amerika Serikat di Jepang akan menjadi katup terakhir keberlangsungan pelaksanaan Doktrin Yoshida dan Sistem 55.Kata Kunci: Doktrin Yoshida, kebijakan luar negeri, keamanan, perlindungan