UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK (STUDI KASUS DI RADIO ELSHINTA SURABAYA) - Imanul Hakim (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Padahal di masa sekarang Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, ditengarai dengan berakhirnya masa represif pemerintahan Orde Baru. Dalam masa reformasi ini, pers di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dibandingkan masa Orde Baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap wartawan, padahal seharusnya dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers. Tujuan penelitian yaitu untuk memahami, tindakan kekerasan apa saja yang biasa terjadi kepada para wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik, serta untuk memberikan pemahaman kepada para perusahaan pers tentang upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh para perusahaan pers pada saat salah satu wartawannya mengalami tindakan kekerasan saat melakukan tugas jurnalistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di Radio Elshinta Kota Surabaya dan Kantor PWI Cabang Jawa Timur, teknik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa: Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini terjadi banyak tindak kekerasan terhadap wartawan maupun awak media. Dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2012) telah terjadi 467 kasus sepuluh diantaranya meninggal dunia. Perlindungan wartawan harus menjadi perhatian semua pihak antara lain organisasi profesional (PWI, AJI, Dewan Pers) tempat wartawan menjadi anggota, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHP), dan khususnya perusahaan pers yang menaungi wartawan harus lebih bertanggung jawab secara pro-aktif memberikan bantuan hukum sejak terjadinya tindak kekerasan.