HARMONISASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DENGAN PASAL 56 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG MELEKAT PADA BENDA JAMINAN - Siti Heiranisya Cita Agca (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Penelitian ini dilatar belakangi adanya disharmonisasi norma hukum antara Pasal 21Â Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-UndangÂ Kepailitan dan PKPU, maka skripsi ini berjudul â€œHarmonisasi Pasal 21 Undang-UndangÂ Hak Tanggungan Dengan Pasal 56 Dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPUÂ Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Yang Melekat Pada BendaÂ Jaminanâ€, dengan 2 (dua) Pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana KewenanganÂ Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Benda Jaminan Akibat Ketidakharmonisan antaraÂ Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undangÂ Kepailitan dan PKPU? (2) Apakah Perjanjian Utang dengan Hak Tanggungan dapatÂ Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditor Separatis ketika Debitor Pailit?.Â Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. PendekatanÂ Penelitian dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. CaraÂ pengumpulan data secara studi pustaka yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atauÂ data sekunder serta mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dijadikan bahanÂ dalam penulisan skripsi ini misalnya buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan,Â jurnal hukum dari internet, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan skripsi ini.Â Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Akibat Ketidakharmonisan Antara Pasal 21Â Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-UndangÂ Kepailitan dan PKPU kewenangan kreditor separatis menjadi disfungsi kewenangan karena terjadi benturan norma hukum yang terdapat dalam pasal-pasal di kedua undang-undang tersebut, tetapi bukan konflik undang-undang. Ketentuan {asa; 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan PKPU melemahkan kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan, tetapi kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan tetap diutamakan untuk mendapatkan haknya atas objek Hak Tanggunagn sebagai pelunasan piutang sebagaimana pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan.Â (2)Â Kepastian Hukum Perjanjian Utang dengan Objek Hak Tanggungan Bagi KreditorÂ Separatis Ketika Debitor Pailit dapat memberikan kepastian hukum, namun dengan HakÂ Tanggungan pun Undang-Undang tidak memberikan kepastian pelunasan piutangÂ Kreditor Separatis akan terpenuhi seluruhnya. Adanya ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59Â Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sekarang menjadikan proses eksekusi sendiriÂ dapat dibatalkan oleh hukum jika proses eksekusi objek hak tanggungan dilakukan atasÂ title eksekutorial padahal prosedur kepailitan memerlukan biaya dan waktu yang lebihÂ panjang dan tidak terpenuhinya asas lex certa.Kata Kunci : Harmonisasi, Kreditor Separatis, Kewenangan, Asas Lex Certa