Implementasi Hukum Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo) - Agra Deta Erastiangga (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Implementasi pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam skripsi ini juga akan dibahas terkait kendala yang dialami aparat berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta upayanya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2010. Hal yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini karena adanya fakta di lapangan bahwa sering terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait dengan Perda Izin Hiburan. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari tentang pelanggaran peraturan daerah yang kaitannya dengan izin hiburan. Sedangkan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui upaya penanggulangan dalam menghadapi kendala terkait Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai kendala yang terjadi terkait penegakan perda izin hiburan dan upaya yang dilakukan aparat berwenang, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, maka pihak dari Satpol PP Kota Probolinggo harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, Satpol PP harus berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal penanggulangan pelanggaran perda agar penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan optimal.Kata Kunci : Pelanggaran, Peraturan Daerah, Tempat Hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja