EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKSI NOSE: S.09c – DIR/ADK/03/2010 ATAS KETENTUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun) - Yudhista Afril Riyadi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
ABTRAKSIYUDHISTA AFRIL RIYADI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-tempat Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto), Agus Yulianto, SH,MH; Dr. Shinta Hadiyantina, SH,MH.Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Tempat-tempat Umum dan Ruang Terbuka HijauBerdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan. Hal ini dilatarbelakangi dengan kondisi perumahan dan pemukiman yaitu pada lahan ruang terbuka hijau banyak pemukiman secara tidak terkendali yang menimbulkan kawasan kumuh atau slum area. Perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penataan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota kurang memperhatikan jalan umum, tempat umum dan RTH. Manfaat RTH meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman dan mewujudkan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.Dalam mengetahui implementasi penyelenggaraan kebersihan dan keindahankota, kendala-kendala yang dialami dan upaya agar RTH di Kota Mojokerto dapat terkendali. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah Yuridis Sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang menjadi fakta empiris secara yuridis dengan melihat fakta empiris yang obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa implementasi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota adalah sesuai dengan prosedur bahwa Dinas Kebersihan dan Keindahan melaksanakan dengan agenda dan sasaran dengan tujuan menciptakan kawasan bersih, indah, rapi dan nyaman dengan memfokuskan arah program kebijakan yang telah dibuat dengan berbagai agenda kerja di bidang kebersihan untuk jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum dan bagian pertamanan untuk RTH. Pelanggaran yang terjadi adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRW kota. Kendala yang dihadapi adalah kurangnyakesadaran masyarakat dalam kebersihan dan kurangnya tindakan pengawasan dan penyidikan pelanggaran. Dinas Kebersihan dan keindahan melakukan beberapa upaya yaitu mengadakan sosialisasi, menerapkan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan regulasi dan melakukan peningkatan SDM pegawai sebagai bentuk dari implementator dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlunya kesadaran diri dari masyarakat dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan khususnya RTH agar dapat terkendali. Dan sikap aktif dari pemerintah Kota Mojokerto untuk membina dan mengadakan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran dibidang lingkungan dan menekan tercapainya standar luas area RTH.