POLA PELAKSANAAN BIMBINGAN NARAPIDANA SELAMA PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang) - Dwianto Bayu Susanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
ABSTRAKSIDalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Menjalani Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana Hal ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pola pembimbingan terhadap klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kendala yang dihadapi klien serta upaya yang dilakukan BAPAS Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskritif kuantitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Malang, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan BAPAS Malang, yaitu: perkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut BAPAS Malang mengalami kendala terhadap klien, diantaranya: faktor ekonomi klien, sumber daya manusia yang dimiliki oleh klien dan faktor ketergantungan terhadap klien narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: dengan langsung mencabut ijin pembebasannya sesuai Permenkumham RI No.M.02.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatatcara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak pelepasan bersyaratnya.Kata kunci : narapidan, pembebasan bersyarat, tindak pidana