PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG DALAM PENCEGAHAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMER 6 TAHUN 2011 - Norman Tri Waluyo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2012)
Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal berdasarkan Undang–undang nomer 6 tahun 2011. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya pengangguran membuat para tenaga kerja bersedia bekerja apa saja untuk dapat melanjutkan kehidupan.Salah satu pemecahannya diantaranya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Adanya peluang menjadi Tenaga Kerja Indonesia merupakan suatu angin segar ditengah kondisi kehidupan mereka yang serba kekurangan. Karena banyaknya permintaan tenaga kerja dari luar negeri dan juga banyaknya masyarakat yang ingin menjadi tenaga kerja dengan prosedur dari imigrasi yang berbelit – belit dan mahal membuat para calon Tenaga Kerja Indonesia ini lebih memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi kelas I malang untuk mencegah ada nya Tenaga KerjaIndonesia ilegal berdasarkan Undang-undang Nomer 6 tahun 2011 ? 2.Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi kelas I Malang dalam dalam peranannya untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia illegal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dan bagaimana upaya kantor Imigrasi kelas I Malang untuk mengatasi hambatan tersebut ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan tehnik wawancara, observasi lapanganserta studi dokumen dan kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, langsung di lokasi penelitian. Data dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal tidak cukup hanya dengan Pasal 1 ayat 13, 14, 15, dan 16 Undang – undang nomer 6 tahun 2011 yang berisi tentang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia saja namun di dalam Dokumen Perjalanan Indonesia tersebut harus disertai dengan Sistem Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) yang diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M 02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan SistemPhoto Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia agar Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak dapat dipalsukan, Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan maksud dan tujuan dalam proses pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah menyeleksi dan menghindari terjadinya penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan maksud dan dalih untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata ke Negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimana penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga Dalam hal ini pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi calon tenaga kerja hendaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud disini yaitu mengenai persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hendaknya diperhatikan secara lebih teliti, karena banyak sekali pemalsuan-pemalsuan data yang dilakukan oleh para calon Tenaga Kerja. Selain itu, hendaknya Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat bertindak tegas apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan dalam pengajuan permohonan paspor seperti misalnya penolakan permohonan paspor. Untuk lebih meningkatkan koordinasi antar Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonsia, maka hendaknya dilakukan pertemuan rutin yang dapat dilakukan setiap bulannya untuk membahas permasalahan- permasalahan yang muncul ataupun untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah Tenaga Kerja Ilegal.