PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PROGAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN No. 15 TAHUN 2010 (Studi di Kantor BAPPEDA Kab. Ponorogo) - Gesang Dwi S. (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan program Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah bagi program tersebut.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian di BAPPEDA Kabupaten Ponorogo. Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diambil menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan diskriptip kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan program penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo antara lain bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 25,04% ditahun 2011 dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 89.667. Sedangkan yang menjadi arah penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan meliputi: perluarsan kesempatan, pemberdaya masyarakat peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia serta perlindungan sosial, bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara penentuan prioritas program mengingat alokasi anggaran untuk program ini sebagian besar atau sekitar 90% dari total anggaran masih berasaldari APBD Kabupaten Ponorogo sendiri, sedangkan bantuan dari APBD provinsi Jawa Timur maupun dari APBN pemerintah pusat masih sangat terbatas. Berdasarkan dari uraian diatas penulis memberikan saran yakni mengingat pentingnya program penanggulangan kemiskinan, terutama di Kabupaten Ponorogo, maka adanya alokasi anggaran untuk program ini harus terus ditingkatkan terutama dukungan anggaran baik dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat sehingga program penanggulangan kemiskinan bisa sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.Kata Kunci: Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah