AKIBAT HUKUM INSINKRONISASI PENGATURAN BIDANG PERTANAHAN DI KOTA BATAM - Isdian Anggraeny (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Abstract Conflict over land in Batam occurred in some areas of Batam which initially not identified as forest land by forest SK.463/Menhut-II/2013, such as: Cape kitbag, Cape Gudap, Batuampar, Batam Center, and Batuaji. With the conflict over land that describes the land sector by setting asynchronization SK.463/Menhut-II/2013, which resulted in the status of management rights. Therefore, the authors conducted research related to the legal effect of setting asynchronization land sector with the publication of case studies SK.463/Menhut-II/2013 in the city of Batam. This study aims to describe and analyze the cause and effect of law asynchronization land sector settings with SK.463/Menhut-II/2013, as well as formulate legal solutions to these problems to achieve legal certainty the status of land in Batam. The method of this research using this type of juridical-empirical research with research sites in Batam. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis Teknisk. Furthermore, the author obtained the result that the cause of the land sector by setting asynchronization SK.463/Menhut-II/2013. This is the dispute BP Batam authority and the Ministry of Forestry of the existence of the forest area in Batam which occurred in 1985 and eventually led to the publication of SK.463/Menhut-II/2013. In fact the field, the legal consequences that arise are: Management Rights owned by BP Batam be no binding legal effect, the legal uncertainty arising Land Management Rights BP Batam which the certificate has been issued by the Land Office, and the banks are still hesitant to accept the security certificate land rights that are in the forest location. The existence SK.463/Menhut-II/2013 based on the principle of lex superior and inferior derogat legi principle Lex specialis legi generali derogat not appropriate as opposed to a special arrangement in the formation of Batam Industrial Region. Key words: asynchronization arrangement, management rights, land rights Abstrak Konflik pertanahan di Kota Batam terjadi di beberapa wilayah Kota Batam yang pada awalnya bukan kawasan hutan diindentifikasi sebagai kawasan hutan oleh SK.463/Menhut-II/2013, seperti: Tanjung Uncang, Tanjung Gudap, Batuampar, Batam Center, dan Batuaji. Dengan adanya konflik pertanahan tersebut menggambarkan adanya insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.463/Menhut-II/2013 yang berakibat pada status Hak Pengelolaan. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian terkait akibat hukum insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan studi kasus penerbitan SK.463/Menhut-II/2013 di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan akibat hukum insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.463/Menhut-II/2013, serta merumuskan solusi hukum dari permasalahan tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum status tanah di Batam. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Kota Batam. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknisk analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, Penulis memperoleh hasil bahwa penyebab insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.463/Menhut-II/2013 ini adalah adanya perselisihan kewenangan BP Batam dan Kementrian Kehutanan tentang keberadaan kawasan hutan di Batam yang terjadi pada tahun 1985 dan pada akhirnya berujung pada penerbitan SK.463/Menhut-II/2013. Secara fakta lapangan, akibat hukum yang timbul yaitu: Hak Pengelolaan yang dimiliki BP Batam menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, timbul ketidakpastian hukum Hak Pengelolaan Lahan BP Batam yang sertifikatnya telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, dan pihak perbankan masih ragu-ragu untuk menerima jaminan sertipikat hak atas tanah yang berada di lokasi kawasan hutan. Keberadaan SK.463/Menhut-II/2013 berdasarkan asas Lex superior derogat legi inferior dan asas Lex specialis derogat legi generali tidaklah tepat karena bertentangan dengan pengaturan khusus dalam pembentukan Daerah Industri Kota Batam. Kata kunci: insinkronisasi pengaturan, hak pengelolaan, hak atas tanah