KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN PASAL 268 AYAT (3) KUHA - Dian Puspita (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Abstract This journal is intended to explain and analyze the fundamentals or principles that underlie the urgency of the request reconsideration of a decision made only once, as well as to describe and analyze the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 regarding the cancellation of article 268 paragraph (3). This journal is made with normative method, the approach to legislation, case-based approach, and the approach to the concept of comparative approaches. The results of this paper show the urgency request reconsideration of a decision can only be done one time is for the sake of legal certainty as the purpose of the law itself, with the hope when kepatian law has been reached then the certainty that there will be justice. Juridical implications of the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 regarding the cancellation of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code is give rise to legal uncertainty because of the decision to cancel the article only in the absence of the proposed new arrangements so that the cancellation of the proposal review time can be interpreted only one reconsideration may be filed more than once, many times, or even without any restriction submission. This ruling on the one hand shows that substantive justice should not be hindered by procedural justice. Key words: constitutional court decision, revocation, reconsideration, legal implications Abstrak Jurnal ini ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar atau asas-asas yang melandasi urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dilakukan satu kali saja, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3). Jurnal ini dibuat dengan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep dan pendekatan komparatif. Hasil jurnal ini menunjukkan urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepatian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah menimbulakan ketidakpastian hukum karena putusan tersebut hanya membatalkan pasal yang diajukan tersebut tanpa adanya pengaturan yang baru sehingga dengan dibatalkannya pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali bisa ditafsirkan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tanpa ada batasan pengajuan. Putusan ini disatu sisi menunjukkan bahwa keadilan subtantif tidak boleh dihalangi oleh keadilan prosedural. Â  Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, pembatalan, peninjauan kembali, implikasi hukum