KEBIJAKAN FORMULASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN PERTAMA KEPADA PASIEN GAWAT DARURAT OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN - Ayu Sa'idah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Abstract Health services in first aid for emergency departmentâ€™s patients is a useful medical treatment to prevent disability and death, but now there are many cases of patient refusal, delay in medical treatment as a result of the withdrawal of the administrative process advances convoluted. The settlement of the case is not manifesting justice for the victims as well as of legal certainty. This paper aims to determine the settlement of the case where emergency patients did not given first aid by health care providers as well as formulation of penal policy through currently penal mediation as an alternative for resolving cases do not give first aid to emergency patients by health care providers in the future is done with this type of research normative / doctrinal approach and the approach of the statute, conceptual approach and comparative approach. The results of this study indicate that the settlement is not satisfactory and is considered unfair and needed formulation stage with penal mediation for settlement in the future. Key words: health emergency services, penal policy, penal mediation Â Abstrak Pelayanan kesehatan dalam pertolongan pertama pada pasien gawat darurat merupakan penanganan medis yang bermanfaat untuk pencegahan kecacatan dan kematian, namun sekarang ini masih banyak terjadi kasus penolakan pasien, keterlambatan penanganan medis akibat dari penarikan uang muka dari proses administrasi yang berbelit-belit. Penyelesaian kasusnya puntidak mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi korban. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tidak memberi pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat oleh penyelenggara pelayanan kesehatan saat ini serta kebijakan formulasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus tidak memberi pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat oleh penyelenggara pelayanan kesehatan di masa datang yang dilakukan dengan jenis penelitian normatif/doktrinal dan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus masih tidak memuaskan dan dianggap tidak adil serta dibutuhkan kebijakan formulasi mediasi penal untuk penyelesaian di masa datang. Kata kunci: pelayanan kegawatdaruratan medis, politik hukum pidana, mediasi penal