PELAKSANAAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN PASAL 14 Ayat (1) Huruf c, d dan Ayat (7) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan) - Luthfiana Nuraida (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pelaksana pemerintahan memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah untuk terealisasinya tujuan nasional. Salah satu usaha untuk memperluas pen-galaman, wawasan dan kemampuan maka diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemindahan yaitu Per-aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dan analisa data yang dil-akukan dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan responden penelitian yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kasubbag Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pemindahan. Hasil penelitian ini menyim-pulkan bahwa pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c, d dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Kata Kunci: Pemindahan, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Peningkatan Kinerja, Tujuan Nasional