Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas (Studi Pelaksanaan PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum) - Edi Kiswanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 dalam Hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang Yang Beredar di Kota Malang, hambatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Terkait Kewenangan Mengawasi Peredaran Air Minum Isi Ulang di Kota Malang serta upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Adapun teknik Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, dan kuisioner sedangkan teknik pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Populasi dalam penelitian ini meliputi Dinas Kesehatan Kota Malang, seluruh depot air minum isi ulang di Kota Malang dan konsumen depot air minum isi ulang di Kota malang. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan cara Purposive sampling, Accidental Sampling dan Snowball sampling. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dalam hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang yang beredar di Kota Malang tidak berjalan secara baik, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya terutama terkait pengawasan yang dilakukan baik secara internal oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Hambatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut dari kaedah hukum itu sendiri, anggaran yang kurang dalam melakukan pengawasan serta tidak dapat bertemu langsung dengan pemilik depot air minum isi ulang. Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut dengan membentuk Asosiasi yang diberi nama APDAMA (Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum) dan memberikan pelayanan pengujian sampel gratis 1(satu) kali dalam setahun.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Air Minum Isi Ulang, Standar Kualitas