HARMONISASI PENGATURAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA - Sutikno . (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Penulis mengangkat permasalahan tentang harmonisasi pengaturan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara yang dipilih bangsa Indonesia, perwujudan demokrasi yang paling konkrit dilaksanakan dengan penyelenggaran pemilihan umum. Disamping itu, Indonesia sebagai negara hukum dalam penyeleggaraan negara harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan demokrasi harus berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum demi terwujudnya negara demokrasi konstitusional. Untuk menganalisis mengenai pengaturan pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka penulis menggunakan teori dari Hans Kelsen.Kata kunci : harmonisasi, pemilihan, pengaturan.