Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon - Indra Rahmatullah (Jurnal Cita Hukum, 2014)
Abstract: Protection of Indication Geography in Property Intellectual Rights through The Ratification of Lisabon Agreement. Property Rights Intellectual property rights are one of the factors to increase the economic development in a country. The diversity of these rights depends on state ability in optimizing its property rights. As a rich natural resources country, Indonesia need to create Indication Geographic Rights to give maximum contribution to economy development. For that reason, Indonesia need to ratify international convention that is Lisbon Agreement which is specifically regulate Indication Geographic Rights. Abstraksi: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu faktor bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jenisj enis tertentu dari HKI tersebut bergantung dari kemampuan negara tertentu dalam mengoptimalkan HKI-nya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam patut mendorong jenis HKI-nya yaitu indikasi geografis untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia harus meratifikasi hukum internasional yakni Perjanjian Lisabon yang spesifik mengatur indikasi geografisnya. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1470