Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia - Yoyon Mulyana Darusman (Jurnal Cita Hukum, 2018)
Abstract.Indonesia is a country that has a wider sea area (two thirds) than the land area (one third). The land area of Indonesia consists of thousands of islands which include: inland waters, straits and bays which serve as a link between the existing islands. Determination of the Geneva convention in 1958-1960 concerning the law of the sea has not given satisfaction to the state of Indonesia in providing national security regarding the unintegrated national territory. This can be seen as a mistake in the decision of the Geneva convention of 1958-1960 on the Law of the International Sea, which has not guaranteed the protection of all marine areas, especially marine areas in inland waters. Therefore, the Indonesian government pioneered the 1957 Djuanda Declaration, followed by the struggle of Foreign Minister Mochtar Kusumaatmadja and Indonesian diplomats such as Hasyim Djalal to try to accommodate Indonesia's interests as an archipelagic state. In the end, the above struggles can be fulfilled in the provisions of the Third Law of the Sea Convention in 1982, recognizing that all marine areas including Indonesia's inland waters constitute an Indonesian territory (insight of the archipelago).Keywords: Law of the Sea 1958, Law of the Sea of 1982, Sea Area, Archipelago Insight Abstrak. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas (dua pertiga) dari wilayah daratan (satu pertiga). Wilayah daratan Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang di dalamnya meliputi: perairan pedalaman, selat maupun teluk yang menjadi penghubung antar pulau-pulau yang ada. Penetapan konvensi Jenewa tahun 1958-1960 tentang hukum laut belum memberikan kepuasan kepada negara Indonesia dalam memberikan pengamanan secara nasional berkenaan dengan belum terintegrasinya wilayah nasional. Hal ini dapat dilihat salah keputusan konvensi Jenewa Tahun 1958-1960 tentang Hukum Laut Internasional belum memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh wilayah laut terutama wilayah laut di perairan pedalaman. Karena itu, pemerintah Indonesia yang pelopori dengan Deklarasi Djuanda 1957, dilanjutkan perjuangan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja serta para Diplomat Indonesia seperti Hasyim Djalal berupaya agar kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dapat diakomodir. Pada akhirnya perjuangan-perjuangan di atas dapat dipenuhi pada ketetapan Konvensi Hukum Laut Ke III tahun 1982 mengakui bahwa seluruh wilayah laut termasuk perairan pedalaman Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah Indonesia (wawasan nusantara).Kata Kunci: Hukum Laut 1958, Hukum Laut 1982, Wilayah Laut, Wawasan Nusantara.