Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Sodikin Sodikin (Jurnal Cita Hukum, 2014)
Abstract: Sovereignty of the People and local elections in the Context of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. There are two opinions in the phrase "democratically elected", which is contained in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, the first opinion that local elections be directly elected and a second opinion that local elections can be done by Parliament. When seeing the interpretation of the others paragraph in the 1945 Constitution relating to elections, the local elections are not the same as the general election, such election DPR, DPD, DPRD, President and Vice President. Local elections through representation system done ​​by Parliament is also can be considered democratic that also reflects the people souvereignty which is characterized by Pancasila, as aspired by the Founding Fathers.Abstrak: Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada dua pendapat dalam frasa “dipilih secara demokratis”, yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yaitu pendapat pertama bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung dan pendapat kedua pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh DPRD. Apabila melihat penafsiran pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum, maka pemilihan kepala daerah tidak sama dengan pemilihan umum, seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD adalah juga dapat dianggap demokratis yang juga mencerminkan kedaulatan rakyat yang bercirikan Pancasila, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.DOI: 10.15408/jch.v1i1.1453