Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM) - Yuke Rahmawati (Jurnal Cita Hukum, 2016)
Abstract: The existence and development of the capital markets can not be separated from the tidal existing problems, both managerial and management of transactions related to capital market investment. Infringement cases and disputes that occur are oftenresolved, either through Bapepam LK and through the Indonesian Capital Market Arbitration Board. Fraud risk, interest rate, breach of contract, misappropriation or embezzlement of funds is a problem that often arises in capital market transactions. FSAprovides two authorities on BAPMI, the first; authority is a consumer protection and public capital markets and, secondly; receipt of the notification to the implementation of the Arbitration Award. TQM is used in measuring the performance of BAPMI provide a preliminary picture that its existence can encourage security level of capital market transactions to be better for the development of capital markets in Indonesia.  Abstrak: Keberadaan dan perkembangan pasar modal tidak terlepas dari pasang surut permasalahan yang ada, baik yang bersifat pengelolaan secara manajerial maupun yang terkait dengan berbagai transaksi investasi pasar modal. Kasus pelanggaran dan sengketa yang terjadi seringkali terselesaikan, baik melalui Bapepam LK maupun melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Risiko kecurangan, tingkat suku bunga, wanprestasi, penyelewengan dan atau penggelapan dana adalah diantara permasalahan yang sering muncul di dalam transaksi pasar modal. OJK memberikan dua kewenangan pada BAPMI, yakni pertama; kewenangan adalah perlindungan terhadap konsumen pasar modal dan masyarakat dan, kedua; adalah penerimaan notifikasi jika ada pihak dalam sengketa tidak melaksanakan Putusan Arbitrase. TQM yang digunakan peneliti dalam mengukur kinerja BAPMI memberikan gambaran awal bahwa eksistensinya dapat mendorong tingkat keamanan transaksi pasar modal menjadi lebih baik untuk perkembangan pasar modal itu sendiri di Indonesia. DOI : 10.15408/jch.v4i2.3671