Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor - Bagus Widipradnyana Arjaya (Jurnal Cita Hukum, 2016)
Abstract: The imposition of additional criminal restitution is one distinguishing feature of corruption with other criminal offenses. In practice points verdict compensation often at variance with the prosecution, because of the inability to prove liability for compensation to be paid. Moreover, when the execution court decision found the fact that the property owned by the convicted person is not sufficient for compensation. It is necessary for traceability measures assets resulting from corruption in the possession of criminals, so that the prosecution has a strong foundation, so that the judges who examine and decide the case can be assured as well as the execution of the judgment can be up to reimburse the state, without the reverse charge state with the imposition subsidiair prison active replacement. Abstrak: Pengenaan pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu ciri pembeda tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya. Dalam praktiknya poin putusan uang pengganti sering kali berbeda dengan tuntutan jaksa, karena tidak dapat dibuktikannya kewajiban pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan. Selain itu, saat melakukan eksekusi putusan pengadilan ditemukan fakta bahwa harta yang dimiliki oleh terpidana tidak mencukupi pembayaran uang pengganti. Untuk itu diperlukantindakan penelusuran aset hasil korupsi yang berada dalam penguasaan koruptor, agar tuntutan jaksa memiliki dasar yang kuat, sehingga hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat teryakini serta pelaksanaan eksekusi putusan dapat maksimal mengembalikan uang negara, tanpa sebaliknya membebankan negara dengan pengenaan subsidiair penjara pengganti yang aktif. DOI: 10.15408/jch.v4i1.2656