Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta - Yoyo Arifardhani (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2020)
AbstractThe legal relationship between the creator / owner of rights Associated with copyright infringers is essentially a "private to private" relationship (privaaatrechtelijk). However, in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyrights, criminal sanctions for copyright infringement are regulated, because certain matters constitute a highly despicable act in which other mechanisms other than criminal are deemed ineffective. This research uses a qualitative research method with a literature approach and a statute approach. The results of the study stated that the application of criminal sanctions by the drafters of the law was placed as ultimum remidium because basically the victims of copyright infringement preferred to restore rights in the form of civil damages.Keywords: Criminal Law, Violation, Copyright AbstrakHubungan hukum antara Pencipta/pemilik Hak Terkait dengan pelanggar hak cipta pada hakikatnya adalah hubungan “privat to privat” (privaaatrechtelijk). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, karena untuk hal-hal tertentu merupakan perbuatan yang sangat tercela dimana mekanisme lain selain pidana dianggap tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur (literature approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana oleh penyusun undang-undang ditempatkan sebagai ultimum remidium karena pada dasarnya pihak korban pelanggaran hak cipta lebih memilih pemulihan hak dalam bentuk ganti rugi perdata.Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelanggaran, Hak cipta