EVALUASI KEBERHASILAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR ( Studi Kasus Empat Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012) - M.Aziz Irwanto; Moh. Khusaini (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2013)
Dalam mengevaluasi tentang kinerja keuangan daerah dan pelayanan publik. Kabupaten Tulungagung dan Jombang merupakan kabupaten yang diteliti karena daerah tersebut merupakan daerah yang berprestasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Sedangkan Kabupaten Situbondo dan Probolinggo sebagai daerah pembanding karena daerah tersebut merupakan daerah dengan berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tingkat kinerja keuangan daerah yang diteliti dan daerah pembanding tahun 2008-2012 dan mengetahui serta mendiskripsikan tingkat kualitas pelayanan publik pada bidang pendidikan dan kesehatan anatar daerah yang diteliti dan derah pembanding tahun 2008-2012. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriftip. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan indeks kinerja keuangan daerah dan indeks kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah tertinggi yaitu Kabupaten situbondo dengan prosentase sebesar 47,72%, Kabupaten Tulungagung dengan tingkat prosentase sebesar 44,46% berada pada urutan kedua, Kabupaten Jombang pada urutan ketiga dengan prosentase sebesar 44,03% dan pada urutan terendah Kabupaten Probolinggo dengan prosentase sebesar 41,51%. Pada kinerja pelayanan publik urutan pertama dengan prosentase sebesar 33,89% adalah Kabupaten Situbondo, pada urutan yang kedua yaitu Kabupaten Tulungagung dengan prosentase sebesar 33,46%, diurutan yang ketiga terdapat Kabupaten Probolinggo dengan prosentase sebesar 33,31% dan Kabupaten Jombang adalah kabupaten terendah dengan prosentase sebesar 33,26%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan untuk pengembangan pada sektor ekonomi untuk mengurangi dependensi fiskal, meningkatkan dalam pengelolaan belanja daerah sehingga akan meningkatakn dalam belanja modal dan melakukan pengembangan dalam program inovatif setiap daerah. Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah dan Kinerja Pelayanan Publik