Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana - Habibie Rahman; Lilik Purwastuty; Dessy Rakhmawati (PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2020)
This research discusses the issue of Legal Protection for Crown Witnesses in the Criminal Case Investigation Process.The results showed that the implementation of protection for crown witnesses was considered to have been implemented. This can be seen from the many forms of protection that can be provided to witnesses, especially crown witnesses, in the form of physical, psychological and legal protection. Physical and psychological protection is in the form of protection for personal safety and freedom from threats and pressure from other parties. Meanwhile, the form of legal protection in the form of witnesses cannot be prosecuted legally, either criminal or civil, for their testimony and special handling for witnesses who are also perpetrators of the same crime (crown witness). This shows that there is an effort to realize the legal rules regarding legal protection for crown witnesses. In order to achieve better legal protection for crown witnesses, it is necessary to increase the socialization of legal rules related to witness protection to the public so that the public will better understand that there is a mechanism of legal rules regulating the protection of a crown witness. Abstrak Penelitian ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dinilai telah terlaksana hal ini dapat di lihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi khususnya saksi mahkota, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Bentuk perlindungan fisik dan psikis berupa Perlindungan atas keamanan diri serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain. Sedangkan bentuk perlindungan hukum berupa Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya dan Penanganan secara khusus bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama (saksi mahkota). Hal ini menunjukkan adanya upaya realisasi dari aturan-aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap saksi mahkota.Â  Untuk mewujutkan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang lebih baik perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi aturan-aturan hukum terkait perlindungan saksi kepada masyarakat dengan demikian masyarakat akan lebih memahami bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap seorang saksi mahkota.