Konflik Elit Partai Golkar Sulawesi Selatan Pasca Peralihan Kepengurusan Syahrul Yasin Limpo ke Nurdin Halid - Andi Tika Wulandari; Gustiana Anwar Kambo; Muhammad Kausar Bailusy (The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018)
Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik yang terjadi antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam proses peralihan kepengurusan DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dan penelitian ini berlangsung di lingkungan DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teori konflik dan teori elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses peralihan kepengurusan partai Golkar Sulawesi Selatan ini menimbulkan gejolak-gejolak di dalam kepengurusan. Adanya pertentangan dan perbedaan yang muncul ketika DPP partai Golkar mengambil keputusan untuk mengutus pelaksana tugas untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Pada tahun 2015, ketika masih kepengurusan dualimse Yasril Ananta diberikan mandat oleh kubu Agung Laksono untuk menjadi Plt di Sulawesi Selatan, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pengurus DPD Sulawesi Selatan, hal yang sama terjadi oleh Ibnu Muzir, dan Tanribali Lamo. Hal ini dapat dilihat bagaimana ketokohan Syahrul Yasin Limpo yang masih kuat di Sulawesi Selatan. Sehigga, DPP Partai Golkar akhirnya memberikan mandat pelaksana tugas kepada Nurdin Halid. Munculnya Nurdin Halid di Golkar Sulawesi Selatan membuat proses penggantian ini menjadi cukup alot. Kedatangan Nurdin Halid mendapatkan pertentangan dari kubu Syahrul Yasin Limpo. Meskipun pada masa peralihan kepengurusan ada gejolak-gejolak yang timbul di dalamnya, partai Golkar tidak menganggap itu sesuatu hal yang besar, karena partai Golkar merupakan partai yang sudah matang. Sehingga, partai Golkar dapat melakukan management konflik yang sangat baik. Konflik yang terjadi di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dengan konflik yang terjadi di tingkat pusat, konflik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.