Sekularisasi dalam Pertarungan Simbolik: Studi Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan - Arip Budiman (Tashwirul Afkar, 2020)
Abstrak Ketika terjadi konflik antar umat beragama di Indonesia, tindakan penyelesaian yang diambil oleh pemerintah tentunya harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Sebab, jika pemerintah tidak mengacu pada kedua dasar itu, yang terjadi adalah tindakan diskriminasi, seperti tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip sekularisasi dalam menangani konflik keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Kuningan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh Ahmadiyah, pemerintah, dan Ormas Islam yang berpengaruh di Kabupaten Kuningan. Studi ini menemukan bahwa prinsip sekularisasi tidak berjalan dengan baik di Kabupaten Kuningan di mana pemerintah Kabupaten Kuningan beritndak cukup diskriminatif terhadap pemenuhan layanan dasar Jemaat Ahmadiyah di Manislor dengan mennangguhkan e-KTP yang berdampak pada pencatatan nikah.   Abstract When there is a conflict between religious communities in Indonesia, the resolution taken by the government should refer to Pancasila and the 1945 Constitution. If the government does not refer to these two principles, it can trigger the acts of discrimination, such as the government’s decisions in resolving the conflict of the Ahmadiyah Community of Indonesia (JAI). This study aims to determine the implementation of the principle of secularization in dealing with religious conflicts of the Ahmadiyya Community in Kuningan. The methodology used in this research is qualitative with an ethnographic approach. The data were obtained through observation, documentation, and interviews with influential Ahmadiyah figures, officials from the government and leaders of Islamic organizations in Kuningan District. This study found that the principle of secularization did not work well in Kuningan District where the Kuningan Regency government was discriminatory towards the fulfillment of basic services of the Ahmadiyah Community in Manislor by suspending e-ID Card which had some serious impacts including on the marriage registration.