Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kerangka Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu) - Efendi, Khoirul Fitrah (Jurnal Administrasi Publik, 2013)
Abstract: Changes in Rural Status Being Urban in the framework of the Public Service (Case Study In Dadaprejo Village, District Junrejo, Batu). The enactment of Act on Regional Autonomy in Indonesia gives a paradigm change of government system and created a wide range of issues relating to the changing status of the region, be it changing into a municipal An administrative city or town or village changes into the Village as the smallest unit of a system of government, giving rise to the The new law is PP. 72 of 2005 on the village and PP. 73 of 2005 on the Village. Like the changes that occurred in the Batu City in its history starting from the administrative city turned into city government in 2001, after which followed the change of status into urban village which refers to Law No. 22, 1999 with the orientation of the increase in public services better, until the release of revised Act 32 of 2004 which is counterproductive to the previous Law. Improved service better be the slogan for the local government to change the status of the territory through the Law No. 25 Year 2009 on public service. However, its implementation is still impressed imposed change and its follow or align with the demands of the existing legislation, so that the change in status of the village into the village in dadaprejo oriented batu city government to improve services for the people in fact there is not maximized. This condition means that decentralization is still in need of improvement to its full potential can be applied in various areas Keywords: Changes, regional autonomy, Pulbik Services Abstrak: Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kerangka Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu). Di berlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah di Indonesia memberikan perubahan paradigma sistem pemerintahan serta menimbulkan berbagai ragam persoalan yang berkaitan dengan perubahan status wilayah, baik itu berubahnya kota administatif menjadi kota madya atau kota maupun perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan, sehingga memunculkan perangkat hukum baru yaitu PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Seperti Perubahan yang terjadi di wilayah Kota Batu dalam sejarahnya dimulai dari kota administratif berubah menjadi pemerintah kota pada 2001, setelah itu diikuti perubahan status Desa menjadi kelurahan yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dengan orientasi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, hingga keluarnya revisi Undang-Undang 32 tahun 2004 yang kontraproduktif dengan Undang Undang sebelumnya. Peningkatan pelayanan yang lebih baik menjadi slogan bagi pemerintah daerah dalam merubah status wilayahnya melalui Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Namun dalam implementasinya perubahan masih terkesan dipaksakan dan sifatnya mengikuti atau menyelaraskan dengan tuntutan perundang-undangan yang ada, sehingga perubahan status desa menjadi kelurahan di dadaprejo yang diorientasikan oleh pemerintah Kota batu dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya nyatanya masih belum maksimal. Kondisi ini dapat diartikan bahwasanya desentralisasi masih membutuhkan penyempurnaan untuk dapat secara maksimal diterapkan diberbagai wilayah. Kata kunci: Perubahan, Otonomi daerah, Pelayanan Publik